Layanan Kami · Litigasi Komersial & Perdata
Ketika perselisihan dengan mitra usaha tidak lagi dapat diselesaikan secara internal, yang dibutuhkan adalah strategi, bukan sekadar gugatan. Kami mendampingi Anda dari meja perundingan hingga ruang sidang dan arbitrase.
| Jenis | Contoh | Catatan |
|---|---|---|
| Wanprestasi | Barang tidak dikirim, pembayaran tidak dilakukan, atau pekerjaan tidak diselesaikan | Pernyataan lalai melalui somasi biasanya menjadi langkah awal (Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata) |
| Perbuatan melawan hukum | Kerugian akibat tindakan pihak yang tidak memiliki hubungan kontrak dengan Anda | Pasal 1365 KUH Perdata |
| Sengketa pemegang saham | Keputusan RUPS, direksi, atau dewan komisaris yang merugikan pemegang saham | Pemegang saham dapat menggugat perseroan (Pasal 61 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007). Pemegang paling sedikit 1/10 saham dapat menggugat direksi atas nama perseroan (Pasal 97 ayat (6)) |
| Sengketa dengan klausul arbitrase | Kontrak menunjuk BANI atau lembaga arbitrase lain | Pengadilan negeri tidak berwenang mengadilinya (Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999), dan putusan arbitrase bersifat final serta mengikat (Pasal 60) |
Menilai perkara sebelum menggugat. Kami menimbang kekuatan bukti, peluang, biaya, dan satu hal yang sering terlupa: kemampuan pihak lawan untuk benar-benar memenuhi putusan.
Mengupayakan penyelesaian di luar sidang. Bila negosiasi masih terbuka, kami memimpinnya dan menuangkan hasilnya ke dalam perjanjian perdamaian yang dapat ditegakkan.
Mewakili Anda di pengadilan, baik sebagai penggugat maupun tergugat. Proses ini termasuk mediasi: semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi (Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016).
Mewakili Anda dalam arbitrase, sejak penyusunan permohonan hingga pelaksanaan putusan.
Mengawal hingga eksekusi. Putusan baru bernilai bila dijalankan. Karena itu, sita jaminan dan langkah eksekusi kami pertimbangkan sejak awal perkara.
Kami berpengalaman menangani sengketa perdata dan bisnis di berbagai tingkat peradilan maupun arbitrase. Kami juga melihat perkara dari sisi kepailitan. Gugatan yang dimenangkan terhadap debitor yang tidak lagi mampu membayar sering kali tidak memulihkan apa pun, dan pada titik itu PKPU atau kepailitan bisa menjadi jalur yang lebih tepat.
Karena itu setiap sengketa kami jalankan dalam tiga lapis: identifikasi, yaitu memetakan bukti dan posisi para pihak; penilaian, yaitu memilih forum dan strategi yang paling rasional; dan pengelolaan, yaitu mengawal perkara hingga tuntas.
Ya. Para pihak dan kuasa hukumnya wajib mengikuti prosedur mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016). Mediasi berlangsung paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang 30 hari atas kesepakatan para pihak (Pasal 24 ayat (2) dan (3)).
Pada prinsipnya tidak. Perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk membawa sengketa itu ke pengadilan negeri (Pasal 11 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999). Karena itu, klausul penyelesaian sengketa perlu ditelaah sebelum kontrak ditandatangani.
Wanprestasi berangkat dari kewajiban dalam kontrak, sedangkan perbuatan melawan hukum berangkat dari tindakan di luar hubungan kontrak. Perbedaan ini menentukan dasar gugatan dan cara pembuktiannya. Dalam praktik, mencampurkan keduanya tanpa dasar yang jelas berisiko membuat gugatan dinilai kabur.
Bergantung pada kompleksitas perkara dan upaya hukum yang ditempuh para pihak. Untuk piutang atau kerugian dengan nilai paling banyak Rp500 juta, gugatan sederhana dapat menjadi jalur yang jauh lebih singkat.
Sengketa yang dinilai lebih awal menyisakan lebih banyak pilihan penyelesaian. Kami menerima konsultasi berdasarkan janji temu.
Legal Insight
Litigasi & Sengketa Bisnis
Cidera janji atau wanprestasi selalu menemukan bentuknya dan polanya bisa dikenali jauh lebih awal, sebelum kerugian yang ditimbulkan benar-benar membesar.
Kontrak & Transaksi Bisnis
Risiko dalam perjanjian jarang muncul saat negosiasi — ia lahir kemudian, dari klausul yang dianggap formalitas dan baru disadari pentingnya setelah sengketa terjadi.
Litigasi & Sengketa Bisnis
Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak lain sering diterima begitu saja sebagai risiko hidup — padahal hukum menyediakan jalur yang jelas untuk menuntut pertanggungjawabannya.
